Acara launching dilaksanakan dengan Webinar Nasional bertajuk "Meneladani Ulama dan Santri Dalam Menghadirkan Harmoni Anak Bangsa", pada Rabu (20/10).
Acara yang dihelat secara virtual melalui akun resmi PKS ini menghadirkan narasumber Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Alkholiliyah, Bangkalan, Madura, Jatim, K.H. Toha Kholili dan Pengurus MUI Jawa Barat/Pengasuh Ponpes Modern Nur Rohmah Bandung Jabar, KH. Asep Ahmad Fathurrahman.
Saat membuka secara resmi acara ini, Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Aljufri, mengapresiasi program unggulan Fraksi PKS DPR ini sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan kepentingan umat.
Menurutnya, kegiatan ini juga mempertegas pentingnya peran ulama, santri, dan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Lomba ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu para ulama sebagai pewaris para nabi. Serta bentuk apresiasi terhadap para santri yang giat mempelajari ilmu agama sebagai bekal pembentukan karakter bangsa," ujar Salim dalam keterangan tertulisnya Rabu malam (20/10).
Di samping itu, di juga menilai lomba yang diadakan merupakan upaya untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia yang religius. Sehingga dia menggarisbawahi pentingnya menghormati ulama dan santri, karena mereka selalu hadir sepanjang sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan,
Dia memaparkan, saat melawan penjajahan, pembentukan dasar dan konstitusi negara serta dalam mempertahankan kemerdekaan, ulama selalu hadir dengan ijtihadnya yang solutif dalam setiap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.
"Islam, ulama, dan santri adalah faktor penting dari ke-Indonesiaan. Kehadiran mereka merekat persatuan, menjaga harmoni di tengah kemajemukan, mengkohkan cinta tanah air, menjaga karakter bangsa, dan memajukan Indonesia," tuturnya.
Sejak dulu, Menteri Sosial RI periode 2009-2014 ini melihat fatsoen politik ulama dan umat Islam bercirikan kebangsaan dan wasathiyah. Sehingga ia meminta agar peran ulama dalam sejarah tidak dilupakan.
"Maka, jangan sekali-kali melupakan sejarah 'jas merah' dan jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama 'jas hijau'," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: