Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Wibawa Menag Yaqut Naik kalau Mau Minta Maaf kepada Publik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Senin, 25 Oktober 2021, 08:11 WIB
Wibawa Menag Yaqut Naik kalau Mau Minta Maaf kepada Publik
Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay/Net
rmol news logo Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didesak meminta maaf kepada seluruh umat Islam ihwal pernyataannya yang menyebut Kemenag sebagai hadiah untuk NU.

Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai kurang tepat dan memantik kontroversi di tengah masyarakat.

"(Minta maaf) Atau paling tidak meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat. Itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat kita,” kata mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/10).

Selain meluruskan kontroversi yang berkembang, permintaan maaf juga perlu untuk menaikkan wibawa Menteri Agama yang belakangan banyak dikritik publik.

"Sebaiknya, minta maaf saja atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apapun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini khawatir ke depannya akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim kementerian hadiah ormas lain. Misalnya, mendapat hadiah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain.

"Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa Kementerian Agama adalah milik semua rakyat,” ucapnya.

Pihaknya menambahkan, menteri agama perlu bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat. Menag Yaqut akan lebih produktif jika energi yang ada digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.

"Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa,” tutup Saleh. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA