Pelibatan TNI di Program Cetak Sawah Berakibat Gagal, CBA: Militer Tugasnya Berperang Bukan Bertani

Hal itu menjadi temuan Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman dari hasil kajiannya di sejumlah daerah.

Menurut Jajang, kegagalan program cetak sawah tersebut pada dasarnya karena prajurit TNI AD disiapkan untuk berperang saat memasuki dinas pendidikan militer, bukan karena ingin bertani.

Selain itu, dia juga melihat adanya feasibilty study yang tidak mendalam dan tidak terukur saat akan memulai program cetak sawah.

"Karena (bertani) memang bukan bagiannya. Selain itu terlihat tidak ada semacam pembinaan dan penyuluhan semacamnya sebagai bekal bagi TNI AD yang terlibat dalam Program Cetak Sawah," ujar Jajang dalam keterangan tertulisnya.

Jajang menilai, pemerintah dalam menjalankan program lumbung pangan masih banyak kelemahan. Contohnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang seharusnya menjadi acuan dasar penyusunan rencana kebijakan dalam praktiknya hanya jadi alat penguat dalam pembukaan lahan. Seperti yang terjadi di Gunung Mas Kalimantan Tengah untuk komoditas singkong, 700 hektar dibuka tanpa adanya AMDAL.

"Ditambah keterlibatan TNI AD yang pada dasarnya tidak paham soal pertanian, program ini menjadi semakin salah kaprah," tuturnya.

Jajang pun menyebut, pemerintah seperti tidak mau belajar dari kesalahan sebelumnya, misalnya dalam program cetak sawah yang juga melibatkan militer. Karena memang bukan bidangnya berakibat adanya 17 temuan dan 21 masalah hal ini berakibat kerugian negara miliaran rupiah.

"Terkait program lumbung pangan, kami  meminta Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kembali, khususnya keterlibatan militer," katanya.

Jajang memandang, seharusnya pemerintah mendasarkan tujuan dari program lumbung pangan seperti yang dirumuskan. Yakni untuk mengatasi krisis pangan akibat Covid-19, soal perubahan iklim, dan ketergantungan impor.

"Yang terjadi saat ini juga dengan mengabaikan Masalah AMDAL justru memperburuk pencegahan perubahan iklim," imbuhnya.

Maka dari itu, Jajang mendorong pemerintah melibatkan lebih banyak masyarakat sipil dari kalangan profesional dan khususnya petani. Selain itu, juga penting menurutnya membantu para petani yang bermasalah dengan alat produksi dan menyelesaikan persoalan ketimpangan lahan.

"Bukan malah memperluas lahan dengan militer," demikian Jajang.