Mantan Bupati Merauke: Jangan Utak Atik Nama Provinsi Papua Selatan

Tokoh Masyarakat Merauke ini memaparkan, calon provinsi yang berada di bagian Selatan Papua mencakup wilayah adat dari enam suku besar.

Keenam wilayah suku besar yang dimaksud adalah Tanah Ulayat Orang Marind, Tanah Ulayat Orang Muyu, Tanah Ulayat Orang Awuyu, Tanah Ulayat Orang Mandobo/ Wambon, Tanah Ulayat Orang Mappi/ Yakai, dan Tanah Ulayat Orang Asmat.

Dirinya menegaskan, untuk nama dari Provinsi yang berada di wilayah enam suku besar di wilayah Selatan Papua tersebut adalah Provinsi Papua Selatan (PPS).

Menurutnya, penamaan Provinsi Papua Selatan ini adalah sudah final dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebab nama tersebut sudah ada sejak 1898 dan digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama South Guinea.

Jhon Gebze juga menuturkan, selain nama PPS, satu hal lain yang tidak dapat diganggu gugat adalah Kota Merauke sebagai ibukota Provinsi Papua Selatan.

Jhon Gebze, pada 12 Februari 1902 Belanda mendirikan pos keamanan untuk mengendalikan situasi keamanan usai mendapat protes dari pemerintahan Inggris. Di mana saat itu orang-orang Marind yang berada dibawah kekuasaan Belanda sering melakukan pengayauan kepada suku-suku yang bernaung di bawah koloni Inggris.

Pos keamanan yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Selatan Papua saat itu berada tepat di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke saat i

Pembangunan pos keamanan pada 1902 menjadi awal lahirnya Kota Pemerintahan, embrio pusat penyebaran agama Kristen, dan kemudian menjadi pusat pendidikan, pusat perdagangan. Sehingga lahirlah sejarah peradaban baru masyarakat di wilayah Selatan Papua.

"Jadi dua yang tidak bisa diutak atik lagi adalah nama Provinsi Papua Selatan dan Ibukota Provinsi di Merauke. Karena sudah berproses sekian lama sehingga menjadi pusat dari peradaban, pusat pemerintahan, pusat agama, dan pusat perdagangan, sehingga dari aspek itu seluruhnya sudah memberikan penguatan tantangan penyelenggaraan pemerintahan," tegas John Gebze.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada para akademisi yang mengusulkan perubahan nama dari Provinsi Papua Selatan menjadi Provinsi Animha agar tidak berupaya mengubah nama menjadi apapun.

“Provinsi Papua Selatan ini bukan barang baru, tapi sudah ada sejak tahun 1898, ke depan para akademisi yang berada di wilayah ini tidak usah lagi mengutak atik nama ini, nama sudah final. Kalau anda tidak terlibat lebih baik baca sejarah dulu, atau tanya-tanya,” tandasnya.