Spanduk Ganjar Pranowo Bermunculan di Kota Bandung, Begini Penjelasan PDIP Jabar

mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 ternyata telah merambah ke wilayah Jawa Barat. Indikasinya adalah ditemukan dua spanduk di Kota Bandung yang berisikan dukungan kepada Ganjar untuk maju sebagai Capres 2024.
Merespons hal tersebut, Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira memaparkan, pihaknya telah menerima instruksi bahwa hingga saat ini PDIP belum memiliki calon resmi yang akan diusung sebagai Capres.

"Kalaupun ada itu (spanduk dukungan untuk Ganjar) bukan dari DPD PDIP Jabar. Kalau masyarakat yang melakukannya kami tidak bisa melarang. Pada intinya (capres) memang sama sekali belum dibahas," paparnya saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (10/11).

Menurutnya, demokrasi di era saat ini telah terkena dampak globalisasi. Ditambah adanya media sosial yang memudahkan informasi berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, termasuk terkait popularitas calon-calon yang akan maju sebagai Capres.

Di samping itu, imbuh Yunandar, PDIP akan melakukan Rakernas di Jakarta pada Desember mendatang. Akan tetapi, dirinya belum mengetahui apakah dalam Rakernas tersebut akan dibahas terkait pencalonan presiden atau tidak.

"Mungkin dari sana kami bisa bersikap seperti apa sesungguhnya terkait dengan Capres yang sudah marak. Memang tidak hanya Pak Ganjar, banyak juga yang lain-lain yang memang sudah melakukan penjajakan," tuturnya.

Ia menilai penjajakan yang saat ini lakukan oleh tokoh yang ingin menjadi presiden merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Pilpres secara langsung menuntut dukungan yang banyak dengan wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Tidak mungkin dilakukan hanya dalam beberapa bulan. Jadi persiapan siapa pun yang akan menjadi Capres itu harus dilakukan jauh-jauh hari," lanjutnya.

Dengan demikian, Yunandar menegaskan, PDIP belum menentukan Capres yang akan mereka usung. Dan guna menghindari konflik internal terdapat larangan secara kelembagaan tidak boleh mendukung salah satu calon yang mana pun, tetapi secara perorangan mungkin tidak bisa dilarang.

"Ini yang penting sekali karena untuk menjaga kesolidan di antara pengurus dan kader partai," tandasnya.