Kepemimpinan Haris Pertama Goyang, KNPI Daerah Lakukan Aksi Protes

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Penggantian ketua DPD KNPI Mamuju Selvi yang diduga sarat kepentingan.

Pengurus Carateker DPD KNPI Sulawesi Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan memberhentikan Selvi dengan penunjukan Caretaker DPD KNPI Mamuju. Alasannya dituangkan dalam Surat Keputusan, bahwa masa periodisasi telah habis.

Sementara Selvi tetap melakukan Konsolidasi organisasi dengan baik. Jadi masa periodesasi habis itu bukan sebagai alat pembenaran bagi lahirnya sebuah keputusan organisasi. Karena keputusan DPD KNPI Sulbar di duga lahir atas dasar adanya pesanan dan sejenisnya.

Beberapa DPD KNPI diberbagai kota dan Kabupaten menanggapi keputusan Pemberhentian Selvi itu.

Ketua DPD KNPI Banjarmasin Imam, mengomentari keputusan DPD KNPI Sulbar tersebut.

Menurut Imam, Selvi baru lewat beberapa bulan masa periodesasinya dan Anggaran Rumah Tangga KNPI memberi ruang toleransi untuk di lakukan perpanjangan bukan malah melakukan amputasi, lagi pula DPD KNPI kabupaten/kota atau DPD KNPI provinsi yang melewati masa periodesasi sangat banyak namun tidak mendapat perlakuan yang sama.

"Kami menduga langkah yang di ambil pengurus Carateker DPD KNPI Sulawesi Barat atas saudari Selvi adalah langkah yang tidak murni lahir atas kebutuhan organisasi melainkan menjadi pesanan dari elite DPP KNPI, ujar Imam, Minggu (14/11).

Sepengetahuan Imam, sejak DPD KNPI kabupaten/kota menggelar silaturahmi nasional di Banjarmasin beberapa waktu lalu, tekanan demi tekanan terus dialami khususnya oleh Selvi.

"Bahkan kami mendapati kalimat kasar akibat acara itu tidak mengundang ketua umum DPP KNPI," tuturnya.

Imam juga menyatakan, Silatnas bukan agenda rutin KNPI dan tidak berkorelasi sama sekali dengan DPP. Karena itu DPD KNPI yang hadir menganggap tidak perlu mengundang ketua umum.

"Kami di daerah lelah menyaksikan perpecahan yang terjadi dilevel pusat, kalau salah satu kami undang maka sama halnya kami memperkeruh keadaan, sebab yang lain pasti akan tersinggung dan itu kami tahu persis dapat memicu perpecahan menjadi semakin kompleks sampai ke daerah-daerah," ucapnya.

Senada dengan itu ketua KNPI kota Bogor 2017-2020, Muh Burhani menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, ini akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan KNPI di masa yang akan datang.

Ia memandang, Haris Pertama seharusnya fokus mengurusi DPP, bukan melakukan langkah-langkah diluar organisasi.

"Seharusnya Ketum Haris Pertama membangun harmonisasi KNPI dengan lembaga pemerintahan. Seperti mengusahakan legalitas dari negara. Apalagi saat ini KNPI tidak punya legalitas dan tidak mendapat support dari pemerintah," katanya.

Burhani mengaku heran melihat gelagat Haris Pertama yang sibuk mengurusi DPD kabupaten/kota. Karena pengurus di daerah hingga kini masih sangat kesulitan membiayai kegiatan yang selama ini hidup dari dana hibah pemerintah.

"Bagaimana hibah bisa kami dapatkan kalau legalitas pemerintah tidak ada, kan bisa jadi temuan," ujarnya.

Maka dari itu, dia berharap Majelis Pemuda Indonesia pusat bisa menengahi masalah yang terjadi saat ini, dengan memanggil DPP KNPI khususnya Haris Pertama yang menyebabkan adanya kebencian kepada sejumlah pengurus pusat yang ikut silaturahmi nasional di Banjarmasin.

"Masa hak kami mau diberangus hanya karena berbeda pemahaman, jangan lah KNPI ini dikelola macam perusahaan yang kalau tidak suka main pecat, ketua DPD itu lahir dari proses politik yang demokratis melalui musyawarah daerah bukan pemberian dari DPP KNPI," tutupnya.