Badko HMI Komitmen Dukung Kebijakan Kapolda Sultra yang Baru Irjen Teguh Priswanto Soal Mining

Pihaknya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Irjen Teguh Priswanto yang menggantikan Kapolda Sultra sebelumnya yakni Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya.

"Diharapkan sinergitas antara BADKO HMI Sultra dan Polda Sulawesi Tenggara terjalin dengan baik guna membawa Provinsi Sulawesi Tenggara ke depan lebih baik," ujar Umar dalam keterangannya pada Sabtu dini hari (20/11).

Ia mengharapkan, kepimpinan Irjen Teguh Priswanto dapat membawa Provinsi Sulawesi Tenggara lebih aman, damai dan terjaga ketertibannya. Karena menurutnya, Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam khusunya ore nikel yang menjadi Primadona dan banyak Investor yang siap menanamkan modalnya di bidang pertambangan ini.

Namun Ironinya, dibeberkan Umar, banyak juga aktivitas Ilegal mining ore nikel yang terjadi saat ini di Sulawesi Tenggara yang di lakukan oleh orang-orang yang tidak Bertangung Jawab. Hal ini dia lihat bisa menimbulkan kerusakan alam yang meresahkan masyarakat, mengakibatkan kerugian negara.

"Bahkan berpotensi terjadi konflik di tengah-tengah Masyarakat yang menimbulkan ketidak amanan Masyarakat," imbuhnya.

Maka dari itu dia berharap Irjen  Irjen Teguh Priswanto bisa memberikan atensi lebih dalam penanganan dugaan ilegal mining yang marak terjadi di Sultra, baik itu pelaku penambangan di koridor (pelakor), menambang tanpa IUP, jual beli dokumen terbang, dan praktek praktek lainnya yang merugikan negara dan daerah.

"Karena tidak adanya pungutan resmi dalam bentuk Iuran tetap dan royalti kepada negara. Tetapi disinyalir hanya menguntungkan oknum tertentu. Tindakan tegas diperlukan guna memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelakunya," harapnya.

Lebih lanjut, Umar selaku Formateur Ketua Umum Badko HMI Sultra memastikan akan siap mendukung serta mensupport kebijakan Irjen Teguh Priswanto ke depannya. Terkhusus, dalam penanganan kasus ilegal mining yang mengerogoti Sulawesi Tenggara saat ini.

"Kami akan segera melakukan investigasi dan selanjutnya berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menyampaikan laporan resmi terhadap wilayah mana saja yang dilakukan penambangannya nikel ilegal," katanya.

"Bahkan mereka sampai menyebut adanya oknum aparat hukum yang terlibat membekingi, ini harus Clear dan clean dimata publik," tutup Umar.