Kata Arteria Dahlan APH Tidak Boleh di-OTT, Enggak Sekalian Menteri dan DPR?

Tak sedikit menilai, apa yang disampaikan Arteria Dahlan keliru. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut apa yang disampaikan politisi PDIP itu bertentangan dengan undang-undang.

Dalam UU 19/2019 tentang KPK Pasal 11, dicantumkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan aparat penegak hukum (APH).

Melihat dinamika yang ada, mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie pun turut menyindir anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

"Tidak sekalian kalian saja menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, DPD, DPRD dan lain-lain biar lengkap?" sindir Alvin Lie dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (20/11).

Terlepas dari undang-undang yang berlaku, sejatinya para pejabat tidak perlu khawatir dengan operasi senyap yang dilakukan oleh KPK.

"Kalau tidak mau kena OTT, mudah dan sederhana, kok. Jangan korupsi. Gitu aja kok repot," demikian Alvin Lie.