Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Dukung Jokowi Stop Ekspor Nikel, Cak Imin: Jangan Takut Digugat WTO!

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 26 November 2021, 15:13 WIB
Dukung Jokowi Stop Ekspor Nikel, Cak Imin: Jangan Takut Digugat WTO<i>!</i>
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar/Net
rmol news logo Langkah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ekspor bahan mentah mulai dari nikel, bauksit, hingga tembaga ke luar negeri secara bertahap dinilai sudah tepat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menilai langkah presiden adalah wujud penegasan kedaulatan Indonesia di mata dunia, terutama dalam konteks perdagangan bahan mentah.

“Saya apresiasi sikap tegas Pak Presiden Jokowi. Ini jadi bukti bahwa kita, Indonesia, berdaulat,” kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (26/11).

Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan, selama ini Indonesia selalu menjadi pengekspor bahan mentah ke luar negeri. Ketika sudah diolah, mereka memasarkannya kembali ke Indonesia. Kondisi itu yang disebutnya membuat Indonesia mudah dipermainkan oleh pasar.

Cak Imin menegaskan dukungannya terhadap sikap Presiden Jokowi menolak ekspor bahan mentah. Di sisi lain dia mendorong transformasi ekonomi dalam negeri untuk diperkuat.

“Ketika Pak Jokowi menolak ekspor bahan mentah dan mengoptimalkan pengolahannya di dalam negeri, saya kira ini akan membuat Indonesia semakin kuat dan bangkit dari sisi perekonomian,” tuturnya.

Terkait ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke organisasi perdagangan dunia, WTO, Cak Imin menyatakan Indonesia tidak perlu takut. Cak Imin mengatakan PKB siap berada di belakang pemerintah untuk membantu

"Soal gugatan WTO saya kira Indonesia, pemerintah tidak usah takut. Saya atas nama PKB tentu siap mendukung Pak Jokowi, termasuk menghadapi gugatan WTO,” tegasnya.

Terhitung mulai 1 Januari 2020 bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak lagi diperbolehkan untuk dieskpor. Pemerintah beralasan latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan ini adalah terbatasnya ketahanan cadangan. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA