Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Contoh Rezim Gus Dur dan SBY, Usman Hamid: Penyelesaian Papua Harus Mengedepankan Dialog

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Minggu, 28 November 2021, 21:17 WIB
Contoh Rezim Gus Dur dan SBY, Usman Hamid: Penyelesaian Papua Harus Mengedepankan Dialog
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid/Repro
rmol news logo Rezim Joko Widodo diharapkan menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) lebih mengedepankan dialog dan bukan penyelesaian militer.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid di acara CrossCheck bertajuk "KKB Saudara Kita?", Minggu siang (28/11).

Pernyataan Usman ini berkaitan dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sempat menjadi pembahasan publik.

"Kita bisa melihat pernyataan itu secara berdiri sendiri, bisa juga dikaitkan dengan Pak Dudung sebagai KSAD," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (28/11).

Sebagai pernyataan yang berdiri sendiri kata Usman, pernyataan Dudung merupakan yang selama ini diharapkan oleh berbagai kalangan yang memperhatikan soal Papua.

"Yaitu bukan penyelesaian militer, melainkan penyelesaian yang mengedepankan dialog, mengedepankan pendekatan hukum, keadilan, kesejahteraan dan hak asasi manusia," kata Usman.

Usman pun berharap agar pemerintahan Jokowi dapat menirukan pendekatan yang dilakukan di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur maupun era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sebagai salah satu contoh adalah pendekatan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau di era pemerintahan Yudhoyono di dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Jadi sebagai pernyataan saya kira itu justru hal-hal yang harus diapresiasi," kata Usman.

Namun kata Usman, di balik pernyataan Dudung juga tersimpan catatan. Jika yang dimaksud OPM, maka pernyataan Dudung banyak diharapkan banyak kalangan.

Dalam pandangan Usman, keinginan OPM merdeka lebih dikarenakan reaksi atas berbagai persoalan pembangunan. Ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, kerusakan sumber daya alam dan kekerasan yang mereka alami.

"Maksudnya adalah satu ketidakpuasan atas sejarah politik mereka yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi berbagai persoalan itu yang membuat mereka ingin merdeka. Dan sikap untuk menyikapi itu dengan cara merangkul, mendialogkan, tentu itu sesuatu yang saya kira benar," pungkas Usman.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA