MUI Bersama Walikota Hebron Teken MoU Pembangunan RS Indonesia Hebron Palestina

MoU diteken oleh kedua belah pihak secara daring dari tempat masing-masing. Dari Palestina, Walikota Hebron Palestina Tayseer Abu Sneineh KBRI di Amman dan Dubes Palestina. Sementara dari Indonesia diteken Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan, Ketua Panitia RSIH Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dan jajaran MUI.

Acara bertajuk "Penandatangan MoU Pembangunan Rumah Sakit di Hebron bersama Walikota Hebron" ini bertepatan dengan peringatan hari solidaritas internasional untuk Palestina.  

Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto mengatakan, pembangunan RSIH adalah bentuk dukungan bangsa Indonesia melalui MUI terhadap rakyat Palestina yang hingga saat ini belum mendapatkan hak-haknya di tengah penjajahan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel.
 
“Indonesia dan Palestina mempunyai sejarah panjang persaudaraan dan perjuangan dan disatukan persatuan sesama Muslim,” kata Sudarnoto.     
 
Dia menambahkan, MUI berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan secara nasional dan internasional, sebagai langkah dalam menghadirkan perdamaian di bumi Palestina.
 
Sudarnoto menjelaskan, hingga saat ini, dana yang telah terkumpul sebesar Rp 24.754.103.225 dari total kesepakatan antara MUI dan Wali Kota Hebron senilai Rp 87 miliar.

“Dana akan segera kita kirimkan untuk pembangunan RSIH di Hebron ini,” kata dia.  
 
Terkait dengan ini, MUI menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada para tokoh, ulama, pengurus MUI Pusat dan Wilayah/Daerah, pimpinan Ormas Islam, lembaga-lembaga filantropi, masyarakat luas di dalam dan luar negeri yang telah menyalurkan dana bantuan mereka untuk pembangunan RSIH ini.
 
Sementara itu, mewakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Staf Ahli Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri, Muhsin Shihab, menyatakan Pemerintah menyambut baik, upaya kerja dan keras MUI serta seluruh komponen masyarakat Idnonesia untuk menginisasi pengumpulan bantuan masyarakat untuk Palestina, salah satunya dalam bentuk pembangunan RSIH.
 
Menurut dia, pembangunan juga untuk menjawab kebutuhan nyata mendesak dari masyarakat Palestina, khususnya Palestina dan sekitarnya, terkait akses kesehatan dan minimnya layanan kesehatan baik yang diakibatkan wabah atau konflik kekerasan yang terjadi terus menerus.
 
Dia menegaskan, isu palestina, isu prioritas dan senantiasa menjadi jantung hati kebijakan politik luar negeri Indonesia, dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia agar palestinaa merdeka dan berdaulat penuh adalah amanat konstitusi RI.
 
Dia berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan internasional. PBB, organsiasi internasional, NGO bersama berbagai elemen masyarakat internasional dapat ikut amankan dan menjamin terlaksananya RSIH sampai operasionalnya, sehingga, ditegaskannya prinsip solitadaritas untuk semua dilakukan.

“Insya Allah ini akan menjadi pemicu bantuan lainnya dari pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia di masa depan,” katanya.