Muncul Varian Omicron, Pemerintah Diminta Perhatian dan Lindungi PMI di Hongkong

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan bahwa lebih dari 170 ribu PMI bekerja di Hongkong. Mayoritasnya perempuan dan bekerja di sektor informal.

"Varian Omnicorn masuk dalam Variant of Concern (VOC) karena memiliki tingkat penularan tinggi. Sebab itu, pemerintah harus memperhatikan teman-teman PMI di sana dimulai dari sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap varian Omicron,” ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11).

Selain disebarkan informasi kewaspadaan terhadap varian Omicron ke seluruh PMI, perlu juga disosialisasikan aturan larangan masuk sementara dari Hongkong ke Indonesia yang baru saja diterbitkan.

Ia meminta KJRI mendata siapa saja PMI yang mungkin kontraknya habis dan harus pulang ke Indonesia saat ini kemudian memberikan bantuan shelter sementara.

"Bagi yang seharusnya pulang tapi kemudian terbit aturan pembatasan ini harus diantisipasi oleh KJRI terutama mungkin bagi mereka yang habis kontrak. Jangan sampai tidak terurus di negeri orang,”tegasnya.

Mufida juga mempertanyakan sejauh mana cakupan vaksinasi PMI di Hongkong hingga saat ini. Ia menyebut perlu juga dipastikan seluruh PMI mendapatkan dukungan terkait akses protokol kesehatan dan vaksin.

"Bagaimana cakupan vaksinasi untuk PMI di Hongkong harus ada laporan. Vaksinasi yang digelar KJRI Hongkong awal Agustus lalu hanya menjangkau 266 orang. Kita harapkan sudah lebih dari 70 persen juga teman-teman PMI di Hongkong sudah mendapatkan vaksin. Varian Omicron kan masih terus diteliti, jadi yang semaksimal bisa kita lakukan, kita lakukan sejak awal,” katanya.

Mufida mendukung pemerintah terkait pengetatan kembali jalur masuk ke Indonesia dari negara-negara yang terindikasi sudah ada varian Omicron. Apalagi bertepatan dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru.

"Tinggal implementasinya di lapangan harus ketat, minimalisir kebocoran seperti saat dulu outbreak Delta di India, kita bocor di mana-mana. Kita harus mempertahankan situasi pengendalian Covid dengan implementasi dan pengawasan aturan yang tegas ini,” demikian Mufida.