Utamakan Kemaslahatan, PWNU DKI Minta Rais Aam dan Ketum PBNU Duduk Bareng Putuskan Tanggal Muktamar

Begitu dikatakan Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzakki Kholis, menyikapi dinamika jadwal Muktamar NU yang harus berubah dari seharusnya digelar pada 23-25 Desember di Lampung.

Perhelatan Muktamar NU harus mengalami perubahan, sebab pemerintah memberlakukan PPKM level 3 terkait pengetatan libur Natal dan tahun baru (Nataru) yang dimulai 20 Desember sampai 2 Januari 2022.

Di antara dinamika yang muncul adalah permintaan untuk memajukan Muktamar sesuai dengan instruksi yang disampaikan pejabat Rois Aam PBNU, Kiai Miftahul Akhyar. Sementara, di pihak lain ada usulan agar Muktamar ditunda.

"Semua pihak harus duduk bareng bermusyawarah dengan melepas ego masing-masing serta menahan diri agar tercipta suasana yang teduh dan damai menjelang Muktamar nanti," kata Muzakki Kholis kepada wartawan, Kamis (2/12).

Gelaran Muktamar NU, lanjut Kholis, harus mendahulukan kepentingan yang membawa maslahat untuk umat. Bukan mengedepankan syahwat berkuasa untuk mengganti Ketua Umum PBNU saja.

Dia menjelaskan, semua keputusan terkait pelaksanaan Muktamar harus merujuk kepada hasil Konferensi Besar dan AD/ART NU, di mana Muktamar harus diputuskan bersama antara Rais Aam dan Ketum PBNU atau tidak boleh diputuskan oleh salah satunya saja.

"Jika waktu muktamar sudah diputuskan oleh Rais Aam dan Ketum PBNU, saya berharap dan memohon dengan sangat kepada semua PWNU dan PCNU agar dapat mentaati keputusan tersebut, apapun itu", jelasnya.

Lebih lanjut, Kholis berharap keputusan kapan Muktamar NU dilaksanakan segera di musyawarahkan oleh Rais Aam Miftachul Akhyar bersama Ketum PBNU Said Aqil Siroj.

"Keduanya harus segera bertemu dan berunding untuk menentukan kapan pelaksanaan Muktamar ke-34," pungkasnya.