Jadi Ukuran Kemajuan Bangsa, Jokowi Dorong Transformasi Kebijakan dan Program yang Jamin Inkluvitas Disabilitas

Jokowi menerangkan, salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah melantik keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi terhadap implementasi hak-hak penyandang disabilitas.

Dengan melantik tujuh anggota Komisi Nasional Disabilitas lewat Keputusan Presiden (Keppres) 53/M/2021, Jokowi ingin memastikan program-program terkait para disabilitas dapat diketahui secara sistematis dan terukur implementasinya.

"Implementasi atas regulasi tersebut sangat penting kita jalankan," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Jumat (3/12).

Jokowi menyadari, pelaksanaan regulasi tersebut bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam situasi sulit di masa pandemi saat ini yang juga berdampak pada kemampuan ekonomi para penyandang disabilitas, utamanya mereka yang bekerja di sektor informal.

"Namun, tantangan di masa pandemi juga memberikan peluang untuk menciptakan inovasi baru, termasuk transformasi kebijakan dan program yang menjamin inklusivitas penyandang disabilitas," tuturnya.

Maka dari itu, itu, Presiden meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus berinovasi untuk mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas dengan melibatkan keluarga dan komunitas, serta melakukan kerja residensial yang terintegrasi dengan berbagai program layanan kesejahteraan sosial.

"Para penyandang disabilitas harus diajak untuk menggunakan teknologi adaptif, misalnya penyediaan alat bantu dan alat usaha bagi penyandang disabilitas, baik itu kursi roda, motor roda tiga, serta tongkat penuntun yang adaptif," pintanya.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan hal yang juga harus diprioritaskan adalah fasilitasi peningkatan kemampuan diri, pendidikan formal dan informal, akses penyandang disabilitas untuk terus upskilling dan reskilling untuk memperoleh kesempatan kerja dan berwirausaha harus terus difasilitasi dan ditingkatkan.

"Bukan hanya pengembangan kapasitas individu-individu penyandang disabilitas, penguatan kapasitas kelembagaan sosial, koperasi, dan UMKM yang mempekerjakan disabilitas harus terus didukung dan diberikan insentif-insentif," ucapnya.

Oleh karena itu, mantan Walikota Solo ini menekankan bahwa komitmen dan layanan terhadap disabilitas merupakan ukuran kemajuan peradaban sebuah bangsa.

"Komitmen dan layanan terhadap disabilitas merupakan ukuran terhadap kemajuan peradaban sebuah bangsa. Indonesia sebagai bangsa besar harus terus meningkatkan keberadabannya," demikian Jokowi.