Apalagi, pihak-pihak yang meminta itu datang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mayoritas berisi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
"Pantas saja MPR dengan lantang meminta kepada Presiden untuk memecat Menteri Keuangan yang dianggap tidak menghargai lembaga tinggi negara, bahkan rumornya banyak menteri di kabinet yang juga tidak menyukai Jeng Sri," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/12).
Menteri Keuangan andalan Presiden ini, kata Satyo, memang dikenal sangat konservatif menerapkan kebijakan. Apalagi terkait daya pungut pajak dan dalam memproduksi utang untuk menambal defisit.
"Salah satu yang bikin gaduh adalah rencana pengenaan PPN dalam proses penyerahan barang pertanian," ucapnya.
"Padahal petani di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa mayoritas adalah petani penggarap atau buruh tani yang jika dikenakan PPN akan menggerus pendapatannya yang sudah minus," pungkas Satyo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: