Pengangkatan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Bukan Hal Mendesak Bagi Jokowi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah bahkan menepis anggapan bahwa perombakan kabinet dilakukan Presiden Joko Widodo semata-mata untuk mengakomodir mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto.

Reshuffle, katanya, dilakukan karena ada partai politik yang belakangan bergabung dengan koalisi pemerintah dan itu secara moral harus diakomodasi oleh Presiden Jokowi.

"Tidak ada urgensi politik menempatkan purnawirawan Panglima TNI Hadi dalam kabinet. Tetapi PAN, secara moral politik miliki hak sebagaimana mitra koalisi lainnya," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (7/12).

Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menyebut, semua keputusan final tetap berada di tangan Presiden Jokowi. Sebab, ia pemegang hak prerogatif untuk menyusun dan atau merombak kabinetnya.

Termasuk, jika Presiden Jokowi mempunyai pertimbangan lain yang hingga kini belum mengakomodir PAN masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju.

"Kecuali, jika PAN belum secara total memutuskan memihak pada koalisi pemerintah," pungkasnya.