Pesan Surya Paloh, Kasus Jiwasraya Tak Boleh Ganggu Hak Pensiunan Karyawan BUMN

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung sebagaimana arahan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh untuk menuntaskan hak-hak pensiunan BUMN.

"Pak Surya Paloh pesan ke saya dan secara tegas mengatakan masalah yang terjadi di Jiwasraya tidak boleh mempengaruhi hak-hak pensiunan seluruh BUMN. Apa pun yang terjadi," tegas Martin lewat keterangan tertulisnya, Kamis (9/12).

Martin menjelaskan bahwa para pensiunan PT Sucofindo maupun BUMN memang tidak terlibat dalam pembayaran dana pensiun di Jiwasraya, tetapi perusahaanlah yang membayarkannya.

"Intinya, masalah Jiwasraya itu tidak boleh memengaruhi manfaat yang diterima, khususnya bagi polis yang tidak ada kaitan dengan bangkrutnya Jiwasraya,” ujarnya.

Untuk mencari solusi terbaik, dalam waktu dekat Komisi VI DPR akan mengadakan rapat bersama Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Martin berharap Kementerian BUMN dan para direksi Sucofindo harus mencari skema untuk menuntaskan kewajibannya kepada para pensiunan.

Sejumlah perwakilan pensiunan PT Sucofindo sebelumnya melakukan audiensi dengan para anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rabu kemarin (8/12).

Mereka mengeluhkan adanya hak karyawan yang dihilangkan, di antaranya pemangkasan pembayaran hak pensiun atau jaminan hari tua (JHT) yang kepesertaannya seumur hidup dipangkas menjadi hanya sekitar 10-13 tahun pascapensiun.

Kemudian, hak kepesertaan kepada janda/duda dan anak yatim piatu serta penaikan kesejahteraan sebesar 5 persen setiap tahun secara kumulatif dihilangkan dan lainnya.

Berkaitan dengan itu, Martin mengusulkan skema pembayaran dana pensiunan melalui deviden perusahaan atau dengan cara lain. Yang pasti, Fraksi Nasdem akan minta pemegang saham dan direksi untuk mengatur sebaik mungkin skema yang dibuat agar para pensiunan bisa mendapatkan haknya.