Andre Rosiade: Yang Tidak Paham Situasi Rapat, Jangan Banyak Komentari Krakatau Steel

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, konteks pernyataan Erick Thohir terkait dengan terancam bangkrutnya Krakatau Steel adalah soal langkah dan upaya yang dilakukan oleh Kementerian terkait dengan IPO dan Right Issue di BUMN.

"Dalam rapat tersebut, Pak ET menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam penyelamatan Karakatau Steel yang harus dijalankan sebagai satu kesatuan strategi. Kami di Komisi VI mengapresiasi langkah-langkah ini karena kondisi perusahaan BUMN membaik," ujar Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (9/12).

Dikatakan Andre, Erick Thohir sudah melakukan sejumlah upaya dalam menyelamatkan Krakatau Steel.

Pertama, restrukturisasi utang yang telah dilakukan pada akhir 2019 hingga Januari 2020 sehingga mampu menurunkan jumlah utang yang dimiliki oleh Krakatau Steel.

Berikutnya, negosiasi untuk meningkatkan saham di Krakatau Posco. Sehingga, kata dia, di masa depan akan menimbulkan keuntungan bagi Krakatau Steel.

"Ketiga, mengundang SWF Indonesia yakni INA (Indonesia Investment Authority) untuk berinvestasi di Krakatau Steel sehingga nantinya profit yang didapat oleh Krakatau Steel tidak lari ke luar negeri," terangnya.

Selain itu, lanjut legislator Partai Gerindra ini, dilakukan juga beberapa upaya untuk mengundang investor masuk di proyek blast furnace yang diinisiasi sejak 2008 sehingga proyek ini nantinya tidak lagi mangkrak.  

“Langkah lainnya, dalam waktu dekat kejaksaan akan masuk ke Krakatau Steel untuk mendalami apakah investasi blast furnace terdapat unsur pidana atau tidak. Sehingga isu-isu miring soal korupsi di Krakatau Steel dapat terjawab tuntas," jelasnya.

Andre pun menegaskan, kepada siapapun yang tidak paham kondisi Krakatau Steel dan suasana rapat bersama Erick Thohir, untuk tidak banyak berkomentar dan membuat kegaduhan.

"Kami berharap mereka yang tidak paham akan situasi yang ada, tidak perlu mengomentari seakan-akan merasa paling tahu suasana rapat antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN," pungkasnya.