Pier KCJB Salah Koordinat, LBP Ketua Proyek Harus Ikut Tanggung Jawab

Hal ini dipertanyakan oleh masyarakat, lantaran Luhut sebagai ketua proyek KCJB belum angkat bicara terkait kejadian perobohan tiang pancang (pier) di DK46, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Didik J Rachbini memandang Luhut memiliki peranan penting dalam kebijakan negara. Namun dia meyakini Luhut akan mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut.

"Pak Luhut kan perdana menteri, nanti ditanyakan, nyari solusi kayak apa,” kata Didik dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung bertamakan 'Kereta Cepat Jakarta Bandung Salah Koordinat?' yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/12).

Namun, ekonom senior Indef ini tak begitu yakin Luhut akan melakukan audit maupun investigasi atas robohnya pancang rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Tapi paling tidak itu kritik dari publik, dan anggota DPR juga sudah mulai diskusi ya. Tapi tetap saya tidak yakin itu diaudit dan investigasi, karena pasti tantangannya suara. Suara mayoritas nanti," katanya.

Didik juga mengaku masih ragu parlemen bisa menyelesaikan masalah robohnya tiang pancang KCJB di Karawang. Karena, mayoritas merupakan koalisi pemerintah.

"Sementara temen-temen yang di luar koalisi itu tidak banyak. Jadi walaupun itu semangat teman-teman di parlemen, saya belum yakin akan bisa. Padahal sebenarnya di parlemen itu walaupun dia koalisi tidak harus menyembunyikan masalah-masalah, justru masalah harus diselesaikan," kata Didik.

"Tugasnya kan begitu," imbuhnya menegaskan.

Terkait posisi Luhut yang selalu aman di pemerintahan, Didik menyatakan Luhut merupakan orang kepercayaan Jokowi dan tidak akan dianggap salah meskipun banyak kritik.

"Mengenai peran Pak Luhut, Pak Luhut berperan di mana saja, Pak Luhut itu kepercayaan Pak Jokowi meskipun kritikan ke dia banyak. Dia akan tetap diminta untuk menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Tapi kan kita tau masalahnya sangat banyak, tidak hanya soal tiang pancang yang roboh itu," tukasnya.

"Tapi persoalan dari cost yang bertambah, kemudian persoalan break event-nya bisa di atas 100 tahun, masukan-masukan itu kan dari teman-teman yang ngerti ekonomi. Jadi ya nanti soal Pak Luhut saya enggak tau ya, mungkin dia nanti yang akan selesaikan nanti. Kita lihat saja." tutupnya.