Soroti Bencana Letusan Semeru, PKS Evaluasi Kinerja Kepala BNPB

Menurut Bukhori, sebagai lembaga yang bertanggung jawab mitigasi risiko bencana, BNPB memiliki peta potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia. Ia menyesalkan masyarakat yang tinggal di titik rawan bencana belum mendapatkan sosialiasi yang maksimal

“Sami sayangkan upaya sosialisasi kebencanaan yang menyasar langsung ke masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana, kurang maksimal,” kritik Bukhori di Jakarta, Jumat (10/12).

Legislator PKS ini menilai, BNPB semestinya dapat meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi kebencanaan dengan memanfaatkan berbagai medium yang efektif dan inovatif.

Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan teknis yang memadai seputar simulasi tanggap darurat apabila terjadi bencana secara tiba-tiba.

Ia berpendapat, pengetahuan teoritik dan praktik menjadi pondasi penting untuk membangun kewaspadaan dan keterampilan masyarakat dalam memitigasi risiko bencana secara mandiri. Sebab dalam kondisi genting, pengetahuan merekalah yang akan menolong diri mereka.

"Karena itu, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa masyarakat terbekali dengan pengetahuan kebencanaan secara memadai,” lanjutnya.

Bukhori menambahkan, Komisi VIII DPR RI siap bekerjasama dengan BNPB dalam menyukseskan program sosialisasi kebencanaan dengan menyasar masyarakat di dapil.

Ia juga tidak memungkiri, setiap wilayah di Dapil juga menyimpan karakteristik risiko bencananya tersendiri.

“Ke depan masyarakat diharapkan semakin sadar terhadap risiko bencana yang berpotensi timbul di daerahnya maupun sekitarnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi Kebencanaan ini menyatakan akan mengevaluasi kinerja BNPB. Ia menilai, Kepala BNPB lengah dalam memberikan peringatan dini yang memadai sebelum terjadinya musibah erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.

Akibat erupsi Semeru, per Jumat (10/12) korban jiwa sudah menyentuh 44 orang per 10 Desember 2021. Padahal anggaran BNPB menyentuh Rp 1,127 triliun untuk tahun anggaran 2022.

“Kami juga memahami banyak pihak yang menyoroti dan mempertanyakan soal peringatan dini sebelum bencana terjadi. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam Rapat Kerja mendatang bersama BNPB,” pungkasnya.