Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam, mengingatkan pada Joko Widodo, sebagai Presiden tentu memiliki hak prerogratif dalam memilih pembntunya di Kabinet.
Meski demikian, Arman mengatakan, saat melakukan perombakan kabinet, Jokowi tidak boleh mendasarkan pada
suka
atau tidak luka. Dengan demikian, orang-orang yang dipilih membantu kerja pemerintahannya dapat maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Arman kemudian meminta Jokowi selalu membasiskan pada kinerja dan kepentingan masyarakat.
"Presiden semestinya harus didasarkan pada kinerja dan kepentingan masyarkat bukan dari dasar
like or
dislike sehingga
the right man on the right place dapat menghasilkan pelayanan yang maksimal kepada masyarkat," demikian kata Arman kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).
Arman mengingatkan Jokowi agar bisa bekerjasama dengan petinggi partai koalisi. Dengan begitu, para petinggi partai pendukung akan mendelegasikan kader-kader yang mumpuni dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
"Kerjasama yang apik antara presiden dan partai mendukung atau timses supaya bisa terbentuk tim pemerintahan menteri-menteri yang mumpuni dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai jenderal pelayanan kepada masyarakat," pungkas Arman.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: