Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Subardi mengurai bahwa pihaknya ingin agar RUU inisiatif DPR ini berbasis perlindungan hak privasi dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya setuju penyadapan dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum. Tetapi penyadapan memiliki batasan. Tidak boleh ada abuse of power,†katanya kepada wartawan, Kamis (16/12).
Legislator dari Dapil Yogyakarta itu menilai, konstitusi Indonesia menekankan kepada aspek perlindungan terhadap warga negara. Tetapi konstitusi juga membatasi hak-hak warga negara, berkaitan dengan ketertiban umum, berbangsa dan bernegara, yakni perlindungan hak privasi dalam kerangka HAM.
Hal ini akan membentuk penyadapan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, moral, dan pertanggungjawaban.
“Soal hak berkomunikasi sebagai obyek penyadapan, memang menjadii hak privasi yang wajib dilindungi. Tetapi hak ini masuk dalam kategori
derogable rights atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dikesampingkan (demi hukum) dalam keadaan tertentu,†katanya.
Dia menambahkan penyadapan dalam penegakan hukum mutlak dibutuhkan, mengingat tren kejahatan meningkat dan modusnya kian canggih. Dalam kasus terorisme, penyadapan sangat dibutuhkan untuk mencegah aksi-aksi kejam para teroris.
Demikian halnya dengan intelijen. Fungsi intelijen akan berjalan efektif dengan penyadapan yang akurat. Segala bentuk kegiatan yang mengancam ideologi dan keamanan negara dapat dicegah sebelum memicu gesekan sosial.
“Hemat saya, penyadapan berguna untuk investigasi kejahatan atau sebagai alat deteksi kejahatan (pencegahan). Fungsi intelijen juga bergantung pada penyadapan. Tetapi sekali lagi, penyadapan harus berbasis HAM,†tutupnya. 
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan UU Penyadapan mendapat dukung Fraksi Nasdem. Hanya saja, partai besutan Surya Paloh itu memberi sejumlah catatan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: