Kedaulatan Pangan Rapuh karena Diserahkan ke Mekanisme Pasar Bebas

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin menilai kerapuhan itu terjadi karena persoalan mendasar tentang kebutuhan pokok diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

"Sebagai negara tropis yang subur, Indonesia tentu memiliki semua alasan untuk terbebas dari ketidakstabilan harga pangan. Namun karena persoalan mendasar ini diserahkan ke mekanisme pasar bebas, kita terpaksa harus terbiasa dengan inflasi pangan setiap tahunnya,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/12).

Mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu mengatakan, ancaman inflasi telah menunjukkan gejalanya dan signifikan menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah bawah. Dampaknya akan semakin berat terasa oleh masyarakat di daerah dan desa.

Menurutnya, grafik inflasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun harus dikendalikan dengan pendekatan strategi produksi dan pasar yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Karena pendekatan operasi pasar tidak bisa cukup meng-cover semua daerah dan tentunya tidak bisa diandalkan untuk kepentingan jangka panjang.

"Oleh karena itu, instrumen logistik seperti badan pangan yang telah dibentuk harus segera menyiapkan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam mengatasi permasalahan pangan, khususnya sembako. Kami ingin sistem manajemen pangan harus dilakukan secara terstruktur dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Mekanisme pasar, tambah Sultan, harus berada dalam kendali negara. Percuma memiliki lembaga pangan berikut istrumen terkait hukum pangan, jika stabilitas harga sembako masih menjadi polemik dan menjadi penyebab utama inflasi dan menyebabkan kualitas konsumsi masyarakat.

"Kita membutuhkan sistem pangan yang kuat dan berdaulat. Dan saat ini daerah otonom diharapkan menjadi penyeimbang hegemoni pasar dalam mengendalikan harga pangan dengan kebijakan pangan yang sistematis,” tutupnya.