Kemenkes Diminta Ikuti Keinginan Jokowi soal Vaksin Halal

Presidium FUMI Eki Pitung menyebut, rencana aksinya itu berdasarkan pernyataan Jokowi soal vaksin halal saat menghadiri acara Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) segera ditindaklanjuti oleh Kemenkes dan Satgas Covid-19.  

"Khususnya penggunaan vaksin yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI)," kata Eki Pitung dalam keterangannya, Selasa (28/12).

Persoalan vaksin halal juga sempat menjadi perhatian anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh P Daulay.

Saleh mengatakan, produsen vaksin halal sudah banyak. Kondisi kedaruratan yang tidak halal semestinya sudah tidak berlaku," katanya.

Di Komisi Kesehatan Senayan, dorongan penggunaan vaksin halal juga muncul dari politisi Golkar.

Wakil Ketua Komisi IX di Parlemen, Melkiades Laka Lena bahkan spesifik menyebut 2 merek vaksin yakni Sinovac dan Zifivax.

"Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim maka cukup menggunakan 2 merek ini," kata Melki Sabtu lalu (18/12).