Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Dosen Pertanian Untad: Pemerintah Hentikan Nafsu Membuka Sawah Percetakan Baru

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Rabu, 29 Desember 2021, 10:26 WIB
Dosen Pertanian Untad: Pemerintah Hentikan Nafsu Membuka Sawah Percetakan Baru
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Prof Muh Nur Sangadji/Repro
Pemerintah diminta tidak mengedepankan nafsu membuka sawah percetakan baru tanpa memahami ihwal ruang ekologi dan konsep tanah yang selama ini dipertahankan para leluhur.

Selain itu, pemerintah juga jangan serampangan membuka lahan persawahan tanpa adanya perhitungan kemampuan sokongan sumber air.

Begitu ditegaskan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Prof Muh Nur Sangadji dalam menyikapi Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengatur sembilan bahan pokok penting pangan dalam webinar bertema “Mampukah Badan Pangan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Pangan?”, Rabu (29/12).

Ia mengatakan, selama ini pemerintah salah kaprah dalam menyiapkan bahan pokok pangan dengan membuka lahan baru tanpa mempelajari daya dukung SDA yang dimiliki daerah.

“Sering salah kaprah nafsu kita menyiapkan pangan, terutama di bidang beras tapi kemudian membuka lahan secara serampangan. Sementara perhitungan tentang kemampuan sokongan dari sumber air itu sangat terbatas," jelas Profesor Nur Sangadji.

Dibanding membuka lahan baru tanpa perhitungan, kata dia, pemerintah harusnya mempertahankan sawah yang sudah ada dengan dukungan ekosistem yang baik.

Dia menguraikan, setiap daerah memiliki dokumen perencanaan untuk melakukan pembangunan. Dalam perencanaan, setiap daerah memasukkan satu instrumen untuk menjaga keseimbangan antaran pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan aspek lingkungan hidup.

Saat ini, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak hanya sekadar berbicara sarana produksi (saprodi) dan alat mesin pertanian (alsinta) semata.

“Saya kasih sedikit pikiran, misalnya berkaitan jasa ekosistem sebagai salah satu ukurannya dalam hal pangan dan air. Dua-duanya berhubungan,” imbuhnya.

Jika terdapat satu lahan kawasan yang masuk dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pihaknya meminta pemerintah memperhatikan ekosistem yang ada di sekitar lahan baru tersebut.

“Menurut saya ini sangat penting diperhatikan karena melalui jasa ekosistem, kita mengetahui di satu sistem itu airnya tersedia cukup atau tidak? Tinggi atau sedang atau rendah? Ketika airnya tinggi, belum tentu juga cukup untuk kebutuhan. Maka kita harus juga menghitung daya dukung, daya tampung lingkungan,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA