Hapus Premium Cuma Tambal Sulam, Anggota Komisi VI Ceramahi Pemerintah Akar Masalah Sebenarnya

Apabila alasan penghapusan BBM jenis premium dan pertalite ini agar ramah lingkungan, Pertamina bisa menaikkan angka oktannya dari 90 ke 91 sesuai ambang batas ideal BBM sesuai standar Euro4. Sehingga, harganya masih di bawah harga jenis pertamax dan bisa dijangkau masyarakat kelas menengah bawah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/12).

“Sesungguhnya akar masalah utamanya bukan sekadar jenis BBM. Jika ingin menurunkan pencemaran udara, perbaiki transportasi publik agar nyaman dan aman. Jadi penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang,” ujar Amin.

Politikus PKS ini meminta pemerintah membuktikan bahwa kampanye transportasi publik yang nyaman dan juga penggunaan kendaraan listrik benar-benar serius, bukan lip service.

Selain itu, pemerintah harus menciptakan iklim yang membuat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat.

“Jika ingin mengurangi pencemaran lingkungan, seharusnya menyelesaikan akar persoalannya, bukan kebijakan tambal sulam,” tegasnya.

Amin kembali menegaskan pentingnya menyediakan layanan transportasi publik memadai dan terkoneksi dengan kawasan industri dan perkantoran. Hal itu untuk mendorong masyarakat berbondong-bondong menggunakan transportasi massal.

Lebih lanjut Amin mengatakan, tingginya pencemaran udara tinggi tidak hanya disebabkan oleh sektor tranportasi. Namun juga sektor industri dan pembangkit listrik yang ada saat ini masih jauh dari kata ramah lingkungan.

“Secara teknologi, saat ini sudah tersedia pembangkit listrik biomassa yang memanfaatkan limbah biomassa. Secara bertahap PLTU Batubara harus memanfaatkan teknologi co-firing dengan memanfaatkan biomassa yang ramah lingkungan dan berbiaya murah,” tandasnya.