Gubernur Lemhannas, Letjen Agus Widjojo mengatakan, usulan tersebut tak terlepas dari kajian masalah keamanan dalam negeri. Di mana menurutnya Polri masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Agus menyatakan, kedudukan Polri seyogyanya sama dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Sehingga, secara kedudukan baik Polri maupun TNI merupakan lembaga operasional.
"Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," kata Agus kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (31/12).
Agus tak memungkiri bahwa usulan agar Polri berada di bawah kementerian baru sebatas wacana, karena Lemhannas belum mengusulkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo.
Namun dalam kajian Lemhannas, diurai Agus, Polri bisa saja ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memang ikut mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Tapi kalau beban portofolio Mendagri terlalu berat, kita bisa bentuk kementerian tersendiri. Portofolio keamanan dalam negeri tak kecil dan sederhana, dia kompleks," tuturnya.
Jika Kemendagri memiliki beban yang terlalu berat, maka Agus memberikan usulan kedua untuk supaya Polri bisa lebih berperan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Yaitu, dia mengusulkan agar dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
"Fungsi kemanaan kita lepaskan dari Kemendagri, kita serahkan ke Kementerian Keamanan Dalam Negeri," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Hasil kajian internal Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) memberikan usulan kepada pemerintah agar mengubah struktur kelembagaan Polri yang kini berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
_RMOL.jpg)
