DPR serta pemerintah pun didesak untuk memiliki satu skema yang baku untuk membuat sistem pemilu yang bisa bertahan lama dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara diskusi virtual Gelora Talk bertemakan "Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?", Rabu (5/1).
“Sebab kalau dilakukan perubahan setiap jelang pemilu itu mengesankan bahwa pemerintah dan DPR tidak punya skema baku terkait dengan sistem Pemilu,†ucap Burhanuddin.
Sehingga perdebatan sistem pemilu yang kerap terkait dengan
presidential threshold dan
parliamentary threshold terjadi lantaran adanya kepentingan partai politik dan juga calon presiden.
“Jadi kesulitan utamanya mengapa sering terjadi perubahan, karena sangat politis,†imbuhnya.
Lanjut Burhanudin, perubahan yang dilakukan para elite di parlemen maupun pemerintah bersifat
trial and error. Demi kepentingan jangka pendek dari mereka yang punya hasrat untuk pertahankan atau merebut kekuasaan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: