Permintaan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher yang mencatat per Kamis kemarin (6/1), kasus aktif di DKI Jakarta sudah tembus 1.170 kasus.
“Hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah untuk menunda penerapan PTM 100 persen,†kata Netty kepada wartawan, Jumat (7/1).
Menurutnya, pemerintah harus membuka telinga untuk mendengar masukan dan rekomendasi dari para ahli soal PTM. Pasalnya, banyak ahli yang meminta PTM 100 persen ini ditunda sementara sambil melihat situasi Covid-19 pasca adanya lonjakan kasus akibat Omicron.
"Hilangnya hak orang tua dalam menentukan apakah anaknya mau tetap PJJ atau PTM juga harus dikritik. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di tengah minimnya fasilitas dan sistem pendidikan kita dalam menghadapi Pandemi Covid-19,†tegasnya.
Legislator Dapil Kab/Kota Cirebon-Indramayu ini menilai mayoritas sekolah di Indonesia belum ideal untuk dapat menghadapi ancaman bencana non-alam seperti Covid-19.
“Sekolah kita banyak yang kondisinya memprihatinkan dan sangat sulit melindungi peserta didik dari ancaman Covid-19. Harusnya ini menjadi alarm bagi pemerintah nantinya untuk menyiapkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam,†ucapnya.
Dia menambahkan learning loss memang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa, akan tetapi dari sisi orang tua keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting dari apapun juga.
"Dan pemerintah tidak boleh menghilangkan hak orang tua untuk khawatir dan lebih berhati-hati terhadap kesehatan anaknya,†demikian Netty.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah diminta untuk tidak ragu menunda pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen, jika kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron melonjak. 
BERITA TERKAIT: