Demokrat Percaya Hakim MK Batalkan PT 20 Persen

Sebab, Partai Demokrat sejak Pemilu 2017 hingga kini di parlemen masih menyuarakan penolakan PT nol persen.  

"Karena itulah, Partai Demokrat mendukung penuh perjuangan berbagai elemen masyarakat yang mengajukan judicial review ke MK terkait ambang batas presiden 20 persen," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (7/1).

Atas dasar itu, Herzaky meyakini para Hakim MK dapat menerima gugatan PT nol persen dengan berbagai argumentasi hukum dan fakta-fakta empiris bahwa PT 20 persen berpotensi membungkam putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin di negeri ini.

"Kita percaya, hakim-hakim MK akan memutuskan sesuai dengan hukum dan berharap ambang batas 20 persen bisa dibatalkan," tegasnya.

Lagipula, kata Herzaky, ambang batas presiden 20 persen jika terus dipaksakan akan menunjukkan bahwa itu adalah kehendak oligarki yang diperjuangkan melalui sistem Pemilu. Itu bukan kedaulatan rakyat.

"Ambang batas presiden, tetapi menggunakan hasil Pileg lima tahun sebelumnya, benar-benar tidak masuk di akal! Sudah tidak relevan menggunakan ambang batas Presiden, karena Pileg dan Pilpres kini serentak. Bukan lagi terpisah," sesal Herzaky.

"Alasan penguatan sistem presidensial yang dulu digunakan untuk mengadakan ambang batas presiden 20 persen? sudah gugur dengan sendirinya," imbuhnya menegaskan.