Gelar Kongres Pemuda XVI di Mei 2022, KNPI: Amanah Konstitusi Kepengurusan yang Sah Berhak Melaksanakan

Ketua Penyelenggara Kongres Pemuda/KNPI XVI, Amin Ngabalin menjelaskan, pelaksanaam kongres tersebut sejalan dengan hasil RAPIMPURNAS dan merupakan amanat konstitusi kelembagaan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.

Amin menekankan, yang berhak menyelenggarakan Kongres hanyalah KNPI di bawah pimpinan Ketua Umum Haris Pertama sebagai Mandataris Kongres, karena terpilih pada Kongres Pemuda/KNPI ke XV di Bogor tahun 2018.

"Dalam konstitusi KNPI, satu-satunya KNPI yang berhak mengadakan Kongres hanyalah KNPI di bawah pimpinan Ketua Umum Haris Pertama," ujar Amin dalam konferensi pers di Kantor DPP KNPI, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/1).

Untuk itu, dia menegaskan bahwa Kongres yang akan diselenggarakan oleh pihak lain bukanlah Kongres KNPI yang sah.

"Sudah benar ada niat yang baik tapi harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga," tekannya.

Dijelaskan Amin, ada beberapa daerah yang menjadi kandidat tuan rumah Kongres. Di antaranya Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, dan NTT.

"Kita akan melakukan roadshow untuk melihat kesiapan dari masing-masing daerah ini sebagai tuan rumah. Kita akan awali dengan Maluku Utara," jelas Amin yang juga Waketum DPP KNPI ini.

Sementara itu, Ketua Steering Commite Kongres XVI, Choir Sarifuddin menyatakan, pihaknya sangat siap menyelenggarakan Kongres. Dia memastikan, akan mengundang seluruh peserta yang sah menurut Kongres sebelumnya.

"Kita akan mengundang seluruh kepesertaan menurut Kongres XV di Bogor," ujar Choir.

Namun, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP KNPI ini memastikan, semua peserta kongres masih akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi OKP sesuai AD/ART.

"Jadi semua pihak terkait akan kita undang untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi kepesertaan," tukas Choir.