Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

ST Burhanuddin: Kita Akan Lakukan Pengembangan Sampai Garuda Bersih

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Selasa, 11 Januari 2022, 17:21 WIB
ST Burhanuddin: Kita Akan Lakukan Pengembangan Sampai Garuda Bersih
Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir/Ist
rmol news logo Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal diusut tuntas.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dalam jumpa pers usai menerima data tambahan untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut yang diserahkan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).

"Pengembangan penyelidikan pasti (dilakukan). Kita tidak akan berhenti di sini, akan kita kembangkan sampai Garuda ini bersih," ujar ST Burhanuddin.

ST Burhanuddin memastikan, laporan dugaan korupsi pengadaan pesawat WTR 72-600 adalah dalam rangka mendukung Kementerian BUMN dalam programnya.

"Laporan ini utamanya untuk mendukung Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih," demikian ST Burhanuddin.

Data tambahan untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia diserahkan Menteri BUMN, Erick Thohir kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Erik menjelaskan, data yang dia serahkan merupakan pelengkap penyelidikan yang dilakukan Kejagung atas kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 Garuda dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR).

"Kami serahkan bukti-bukti untuk investigasi, bukan tuntutan. Karena sekarang eranya bukan menuntut, tapi harus ada buktinya," ujar Erick dalam jumpa pers usai bertemu dengan ST Burhanuddin.

Erick mengatakan, BUMN kini tengah menjalankan program Transformasi Bersih-bersih BUMN, sehingga dilakukan sinkronisasi data untuk setiap kasus yang sedang dikerjakan Kejagung.

Untuk kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda ini, Erick menyerahkan data audit pemerintah yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini bagian dari yang ingin kita selesaikan," demikian Erick. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA