Soal Tudingan Luhut dan Erick Bisnis PCR, Bravo 5 Jatim Minta Iwan Sumule Berhenti Buat Kegaduhan

Ketua Bravo 5 Jawa Timur Ubaidillah Amin Moch juga sependapat dengan apa yang disampaikan Jodi Mahardi. Terkait tudingan adanya keterlibatan dalam bisnis PCR yang disematkan Luhut dan Erick Thohir tidaklah pantas. Sebab, kedua pembantu Jokowi itu sudah memberi penjelasan secara terbuka.

"Anda mengatakan Pak Luhut dan Pak Erick Thohir harus diaudit dan diproses hukum, terkait pengadaan laboratorium tes PCR, padahal sudah jelas Pak luhut dan Pak Erick mengatakan siap diaudit terkait hal tersebut," demikian kata Ubaid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/1).

Ubaid menyarankan, Ferry Juliantono dan Iwan Sumule menghentikan berbuat kegaduhan. Selama ini Ubaid mengamati, kedua orang ini seperti terus menerus menyuarakan tudingan Luhut dan Erick melakukan perbuatan melawan hukum dengan berbisnis PCR di tengah pandemi Covid-19.

Di saat yang bersamaan Ubaid melihat, Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto justru tidak disorot aktivitas anggarannya. Padahal, tambah Ubaid, anggaran Kemenhan jika di kalkulasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 bisa menyentuh di angka Rp 1.760 triliyun.

Saran itu disampaikan oleh Ubaid, karena sebelumnya, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo harus berurusan dengan KPK dan menjalani tahanan karena terjerat suap ekspor benur lobster.

Pria yang dikenal sebagai Intelektual Muda NU ini juga menyarankan kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra untuk mundur dari jabatannya di kabinet. Pilihan itu, menurut Ubaid lebih tepat jika memang anak buahnya menghendaki ingin mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.

"Kalau kata orang Jawa saudara Ferry dan Iwan Sumule tidak gentleman, kalau mau jadi oposisi sekalian suruh ketum anda mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan, jangan mukul dari belakang, “wani adu ngarep ojok, mentong teko buri”," pungkasnya.

Iwan Sumule yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra adalah pelapor dalam kasus dugaan keterlibatan bisnis PCR yang menyasat Luhut dan Erick Thohir.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono yang mengatasnamakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan siap menjadi auditor rakyat. Tujuan koalisi itu dibentuk untuk bekerja secara sukarela dan profesional dalam mengaudit PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT GSI merupakan perusahaan yang disebutkan Iwan Sumule terdapat saham yang sebagian dimiliki oleh Luhut. PT GSI merupakan salah satu perusahaan penyedian alat tes PCR selama pandemi Covid-19.

Iwan Sumule sendiri memberikan penjelasan bahwa serangan balik kubu Luhut justru dapat menghadirkan ketidakharmonisan di kabinet Jokowi.

Kata Iwan Sumule, ProDEM tetap berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan mereka soal dugaan kolusi dan nepotisme Luhut Pandjaitan dalam bisnis PCR. Di mana ada perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan Luhut, yang di satu sisi menjadi pengendali sebaran Covid-19.