LaNyalla: Sebagai Representasi Negarawan, Ulama Harus Ikut Menentukan Arah Bangsa

Begitu kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah, Komplek Pondok Pesantren Hidayatullah, Balikpapan, Sabtu (15/1)


Ulama dan tokoh agama perlu berperan karena kedaulatan rakyat sudah tidak memiliki wadah yang utuh setelah dilakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam.

"Dulu sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan rakyat ada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR RI yang terdiri dari partai politik melalui anggota DPR, Utusan Daerah yang merupakan wakil-wakil daerah dari Sabang sampai  Merauke dan unsur Utusan Golongan yang adalah wakil dari beragam golongan di masyarakat, termasuk dari ulama dan tokoh agama," katanya.

Dijelaskan LaNyalla, sejak amandemen 20 tahun yang lalu, Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus. Presiden dipilih langsung. Sampai kepala daerah juga dipilih langsung. Utusan Daerah dan Utusan Golongan diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah.

"Tetapi DPD RI tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sejak amandemen itu, partai politik menjadi satu-satunya penentu wajah dan arah perjalanan bangsa ini. Karena hanya partai politik yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang seharusnya dipilih oleh rakyat," ulas LaNyalla.

Dalam acara ini, Ketua DPD RI hadir ditemani 2 Senator Kalimantan Timur yakni Aji Mirni Mawarni dan Nanang Sulaiman, serta senator asal Aceh Fachrul Razi, Bustami Zainudin (Lampung), Evi Apita Maya (NTB), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Dharma Setiawan (Kepri) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Ikut hadir Tokoh Pemuda Pancasila Balikpapan H. Sjahrir Taher dan Ketua Kadin Kota Balikpapan Yasser Arafat. Sementara itu pimpinan Ponpes Hidayatullah Ustaz Hamzah Akbar, didampingi Sekretaris Ponpes Ustadz Abu A'la Al Maududi, para pendiri Ponpes, pengurus dan ratusan mahasiswa/santri.