Selain Insentif Pajak Properti, Jokowi Setujui Bansos Rp 600 Ribu untuk PKL, Warung dan Nelayan

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan PEN yang disiapkan anggaran 2022 sebesar Rp 451 triliun.

"Dan itu terbagi menjadi 3 yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi," ujar Airlangga saat menyampaikan perkembangan penanganan Covid-19 melalui virtual seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (16/1).

Yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi yaitu, terkait dengan insentif fiskal properti atau PPN ditanggung pemerintah.

Dijelaskan Airlangga, insentif fiskal properti akan diperpanjang sampai Juni 2022. Ketentuannya, PPN ditanggung pemerintah PPN ditanggung pemerintah untuk rumah atau rumah susun, rumah tapak yang nilainya Rp 2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50 persen.

"Diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharapkan rumah itu bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan," jelas Airlangga.

Sementara PPN DTP diberikan 25 persen untuk harga jual antara Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar.

Selain itu, Airlangga menambahkan Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian fasilitas tarif PPnBM ditanggung pemerintah untuk sektor otomotif dengan penjualan di bawah Rp 200 juta PPnBM-nya sebesar 3 persen.

"Di mana dikuartal pertama diberikan fasilitas 0 persen, artinya 3 persen ditanggung pemerintah, dikuartal kedua itu 2 persen ditanggung pemerintah, dikuartal 3 adalah 1 persen ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3 persen," terang Airlangga.

Kemudian untuk otomotif kata Airlangga, antara harga Rp 200 juta sampai dengan Rp 250 juta, tarif PPnBM-nya 15 persen, pada kuartal pertama diberikan 50 persen ditanggung pemerintah.

Sehingga, masyarakat hanya membayar 7,6 persen. Selanjutnya pada kuartal kedua, masyarakat sudah mulai membayar full 15 persen.

Selain itu kata Airlangga, Presiden Jokowi juga sudah menyetujui perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan. Di mana, jumlah pesertanya diperkirakan sebanyak 2,76 juta orang.

"Satu juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem. Besaran yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per penerima. Ini akan segera dilaksanakan. Dan juga Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama," pungkas Airlangga.