Dukung Ubedilah Badrun, Aktivis 77-78: Presiden Harus Buktikan Ucapan dan Perbuatannya untuk Memberantas Korupsi

Aktivis Pergerakan 77-78 mengurai bahwa KKN bisa saja terjadi melalui kebijakan kekuasaan yang dimanulatif, berkolaborasi dengan pengusaha/perusahaan yang bermasalah, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan memberikan keuntungkan bagi keluarga yang berkuasa.

Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis Pergerakan 77-78 ingin agar semua warga negara diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Tidak ada perbedaan bagi Presiden maupun keluarga atau anaknya sekalipun yang dibedakan.

"Setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, untuk menegakkan equality before the law," ujar Hannan Situpora yang bersama 52 orang aktivis lainnya memberi pernyataan sikap ini, Selasa (18/1).

Atas dasar itu juga, Aktivis Pergerakan 77-78 menyatakan dukungan kepada Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang melaporkan dugaan KKN dua anak Presiden Joko Widodo ke KPK. Terlebih disebutkan bahwa laporan tersebut sudah didasarkan pada riset dan kajian.

"Kami memberi dukungan kepada Dosen UNJ, Ubedillah Badrun pelapor kedua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK atas kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)  dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," tegasnya.

Selain itu, Hannan Situpora juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya berbagai pihak yang ingin mengurangi dan membasmi dengan signifikan perilaku KKN dalam segala bentuk, untuk hal tersebut mendesak agar KPK segera melakukan proses penyidikan secara tuntas tentang pelaporan tersebut dengan mengabaikan semua tekanan dari pihak manapun.

Aktivis Pergerakan 77-78 juga mengingatkan kepada berbagai pihak dengan yang melakukan kegiatan negatif berbagai cara, berupa pengaduan, bullyan, ancaman baik lisan maupun fisik kepada pelapor ataupun kepada KPK yang memproses perkara tersebut, adalah kegiatan menghalang-halangi proses hukum Korupsi akan berhadapan dengan tuntutan pidana.

"Terakhir, agar Presiden Jokowi sadar-sesadar-sadarnya dalam masa akhir jabatannya segera membuktikan ucapan dengan perbuatannya untuk memberantas korupsi. Dengan memperkuat KPK “bukan melemahkan” peran KPK," ujarnya.