Minta Hentikan Polemik Desain Ibukota Baru, Ridwan Kamil: Itu Subjektivitas Presiden

"Desain Ibukota itu subjektif. Selama Presiden suka, ya terserah. Karena tidak ada di wilayah kita untuk komentari. Hari ini Presidennya suka dengan desain yang ada. Kita apresiasi karena itu peristiwa bersejarah," ujar sosok yang kerap disapa Kang Emil itu, Selasa (18/1).

Gubernur yang sebelumnya berprofesi arsitek itu berpandangan, kewenangan Presiden Jokowi dalam menentukan desain ibukota baru sama seperti Presiden Soekarno menentukan landscape Jakarta pada saat itu.

"Jadi enggak perlu ditanyakan, Masjid Istiqlal dan Monas bentuknya seperti itu. Itu selera pemimpin pada zamannya," terang Kang Emil, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Bagi Emil, yang penting Ibukota Negara yang baru bisa jadi kebanggaan seluruh rakyat.

Soal kepindahan Ibukota Negara, Emil berharap masyarakat bisa menerima keputusan tersebut, meski di sisi lain dia ingin pemerintah menentukan status Jakarta di kemudian hari.

"Kita sudah memutuskan secara resmi Ibukota Indonesia kan pindah. Yang harus ditanyakan justru Jakarta setelah ditinggal, jadi apa. Judulnya itu dia juga belum pernah dibahas," imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Pusat telah memutuskan 'Nusantara' sebagai nama Ibukota Negara baru di Kaltim itu. Keputusan tersebut sontak mendapat berbagai respons dari anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Meski begitu, Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia menilai, pemilihan nama 'Nusantara' tentu telah melewati berbagai pertimbangan oleh pemerintah. Pihaknya juga menyepakati dan mengapresiasi nama yang dipilih oleh pemerintah.

"Kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis, kemudian filosofis," kata Doli, Senin (17/1).

Pembangunan Ibukota Negara di Penajam Paser Utara, Kaltim, pun dilanjutkan hingga saat ini. Di sisi lain, pemerintah juga terus mengerjakan konsep, landasan hukum, dan desain yang terus dimatangkan.

Ke depannya, Ibukota Negara baru itu akan menggunakan konsep pemerintah daerah khusus. Sehingga, Ibukota Negara akan dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri.