IKN Pakai Dana PEN, Pimpinan DPR RI: Jangan Terlalu Bebani APBN!

Dikatakan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, pemerintah perlu menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN.

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (19/1).

Menurut Ketum PKB ini, pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga di kemudian hari.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022,” tegasnya.

Cak Imin meminta agar pemerintah harus bijak menggunakan dana PEN dan segera melakukan perincian serta perhitungan alokasi terhadap kluster-kluster PEN. Sehingga, dana PEN dapat dioptimalkan untuk melajutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

Di sisi lain, DPR RI berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN serta penggunaan APBN.

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN,” tutupnya.