Ini lantaran pemerintah menyebut bahwa ketimpangan infrastruktur ekonomi di Jawa dan luar Jawa sebagai alasan pemindahan tersebut.
Padahal, kata anggota Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu bukan memindahkan istana.
“Harusnya yang dipindah itu bukan ibukota, bukan istananya. Tapi menghadirkan infrastruktur yang layak, infrastruktur yang memadai, ekonomi yang tumbuh,†tegasnya dalam acara diskusi virtual Indonesia Parliamentary Center, bertema “UU IKN Untuk Siapa?†yang digelar pada Jumat (21/1).
Menurutnya, dengan membangun kesetaraan pembangunan di luar Jawa, maka yang akan mendapat manfaat adalah seluruh wilayah Indonesia. Sementara jika hanya memindah ibukota, maka yang mendapat manfaat hanya satu dareah saja.
“Jadi yang ada hanya satu daerah saja yang mendapatkan manfaat. Seharusnya yang kita pindah dari Jakarta itu adalah pusat pertumbuhan ekonomi,†katanya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: