PKS: Rakyat Lebih Butuh Bantuan Ekonomi daripada Ibukota Baru

Padahal, kata Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, rakyat yang kondisinya perekonomiannya babak belur akibat pandemi Covid-19 lebih membutuhkan bantuan dari pemeirntah untuk segera bangkit.

"Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibukota," ujar Kholid dalam keterangannya, Jumat (21/1).

Kholid mengatakan, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi dan memulihkan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19 bukan untuk membiayai megaproyek ibukota baru.

Diatur dalam UU 2/2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sedangkan mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima PEN.

"Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020," urainya.

Kholid juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo agar menepati janjinya agar proyek IKN tidak akan membebani APBN.

"Presiden sebelumnya sudah berjanji bahwa IKN tidak akan bebani APBN. Faktanya sekarang justru sebaliknya. Skema pembiayaan separuh lebih akan ditanggung oleh pajak rakyat dan utang melalui mekanisme APBN," pungkasnya.