Salamuddin Daeng Perkirakan Pertamina baru Bisa Lunasi Utang 300 Tahun Lagi

Demikian disampaikan Peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/1).

Ia mengulas, saat ini perusahaan minyal plat merah itu memiliki hutang sebesar 600 triliun atau 41 miliar dolar. Pertamina juga punya proyek utang senilai 20 miliar dolar global bond untuk 20 tahun.

Belum lagi pada tahun lalu PT Pertamina rugi sebesar 761.239 juta dolar atau sekitar Rp 11 triliun lebih. Kerugian paling berdarah sepanjang masa pemerintahan Jokowi.

Saat yang sama tidak tersedia harapan untuk pulih. Sedangkan pada semester 1 2021 Pertamina untung 264.555 juta dolar atau 3,8 triliun. Keuntungan ini imbas harga minyak rendah sebelumnya. Namun semester 2 bisa merugi karena harga minyak kembali naik di atas 70-80 dolar per barel.

"Anggap saja Pertamina bisa untung Rp 2 triliun tahun 2021 dan tidak rugi Rp 11 triliun seperti tahun 2020, apakah Pertamina masih bisa bernapas di tengah gejolak harga minyak di masa mendatang?" kata Salamuddin Daeng.

“Janganlah 300 tahun, kalau bisa utang Pertamina ini bisa dilunasi dalam waktu 100 tahun ke depan. Syaratnya untung semester 1 tahun 2021 bisa sama dengan untung semester 2 tahun 2021," jelasnya menekankan.

Menurut Salamuddin, Pertamina tidak memiliki cara untuk meningkatkan pendapatan atau mendapatkan laba. Sumber paling utama pendapatan Pertamina adalah dari jual BBM. Namun semua harga BBM telah dikunci pada tingkat yang merugikan Pertamina.

"Saat ini harga Premium dikunci melalui ketetapan pemerintah, lalu akan diganti oleh APBN. namun faktanya pergantian oleh APBN ini seperti mimpi dan ilusi," ungkap Salamuddin.

Pertalite sebagai jenis BBM yang paling banyak dijual oleh Pertamina konon dijual dengan harga rugi. Namun Pertamina sendiri tidak memiliki mekanisme penyesuaian harga. Padahal Pertalite bukan BBM subsidi.

"Jangankan Pertalite, Pertamax juga harganya seperti terkunci dan tidak dapat disesuikan dengan harga BBM sejenis yang dijual pom bensin asing di dalam negeri. Semua harga ini memiliki nilai politik," kata Salamuddin.