Begitu ditegaskan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan Minggu (24/1).
"Jelas tidak benar jika Pak Prabowo atau adiknya punya interest pribadi atas keputusan kepindahan ibukota," ujar Habiburokhman.
Dia menjelaskan, bahwa pindahnya ibukota merupakan keputusan eksekutif yang kemudian disetujui legislatif.
"Hal tersebut (pindah ibukota) adalah keputusan eksekutif secara keseluruhan dan kemudian juga disetujui legislatif," tuturnya.
Pun juga soal pelaksana pindah ibukota negara, kata anggota Komisi III DPR RI itu, Kementerian Pertahanan di mana Prabowo duduk sebagai menteri juga bukan pelaksana.
"Jadi Kemenhan juga bukan
leading sector," tandasnya.
Prabowo dan Hasjim dituding ekonom senior Faisal Basri yang menyebut sebagian lahan pembangunan ibu kota negara bernama Nusantara itu milik Prabowo.
Sedangkan proyek pengadaan air bersih disebut Faisal Basri sudah diberi ke Hasjim Djojohadikusumo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: