PDIP Minta Pemerintah Jokowi Selesaikan Kasus BLBI

“Menurut saya ya kita harus membahas ini dengan sungguh-sungguh, Kenapa ? karena rakyat menantikan ini. Tidak fair juga Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan ada 1 debitur yang mengaku hutangnya hanya kurang lebih 8 atau 9 triliun pada kenyataannya jauh lebih besar daripada itu,” tegas Eriko lewat keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan terdapat perbedaan data antara Kemenkeu dengan DJKN, atas dasar itu dia mencecar pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus BLBI.

“Nah ini kenapa saya sampaikan. Ini kan baru ditandatangani Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dan nantinya akan berlanjut nanti juga di China, tidak bisa lagi sembunyi di mana-mana tidak bisa lagi, sembunyi yang namanya mengemplang ataupun yang terkait masalah hukum itu,” tegasnya.

Pembahasan secara serius dan khusus antara pemerintah dan juga parlemen perlu dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kasus BLBI yang selama ini mangkrak dan juga menilai respon dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar kerugian negara tersebut.

"Karena ini tidak main-main ini kan kasus yang sudah sedemikian lama dan ini juga menjadi satu catatan karena sering dikaitkan terhadap hal-hal lain padahal itu tidak ada dan ini juga harus diselesaikan,” ucapnya.

Pihaknya juga mendesak Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keungan yang dihadiri langsung oleh Rionald Silaban untuk melaporkan kepada Komisi XI sejauh mana perkembangan kasus BLBI sekaligus kendala yang dialami dalam melakukan investigasi lantaran kasus tersebut sudah lama dan masyarakat menanti kelanjutan mega kasus korupsi itu.

“Apa kendalanya? Rakyat juga ingin mengetahui sejauh apa ? dan juga bagi yang bermasalah di BLBI ini juga dapat selesai jangan juga mereka gantung karena ada versi masing-masing. Kan begini yang tidak baik ini akan menjadi polemik rakyat harus tahu sebenarnya dan juga ini bisa selesai tuntas sehingga tidak dibawa lagi nanti,” demikian Eriko.