Adi Prayitno: PBNU Sekarang Milik Banyak Partai, Paling Untung PDIP

Dalam pengamatan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, PBNU sebelum dipimpin Gus Yahya selalu diasosiasikan milik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kini, corak politik itu tak lagi kental, sejak struktural PBNU masa khidmat 2022-2027 dikukuhkan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin kemarin (31/1).

Dalam momentum tersebut, Adi melihat implementasi dari pernyataan Gus Yahya yang sejak awal terpilih menegaskan sikapnya yang tak ingin PBNU dijadikan alat politik bagi PKB yang kini dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Apalagi beberapa waktu lalu PBNU menegur keras Cak Imin karena memamerkan dukungan sejumlah PWNU di Jawa Timur, itu disebut menyalahi etika politik di PBNU," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/2).

Contoh konkret dari sikap PBNU yang dipimpin Gus Yahya itu, dipaparkan Adi, juga terlihat dari tamu undangan yang hadir di dalam acara pengukuhan yang dirangkai bersamaan dengan perayaan harlah ke-96 NU.

Ditambah, terdapat sejumlah tokoh parpol yang duduk di pucuk pimpinan PBNU periode 2022-2027, yang di antaranya berasal dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PPP.

"PBNU sekarang ini sudah bisa diklaim oleh banyak partai. Salah satunya tentu ada PDIP," imbuh Adi.

Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini memperkirakan wajah PBNU sekarang bakal memberikan keuntungan ke salah satu partai besar di Indonesia.

Partai tersebut adalah PDIP. Alasannya, Adi melihat dalam momentum pengukuhan kepengurusan PBNU itu ada Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang menempel Presiden Joko Widodo yang memang sudah punya kedekatan dengan kaum Nahdliyin.

"Jadi kalau saya lihat begitu, wajah baru PBNU dalam banyak hal merugikan PKB dan Cak Imin. Tentu saja Puan ini orang yang dijagokan juga untuk maju Pilpres," demikian Adi.