Sebab Kementerian Keuangan pada APBN 2022 masih fokus mengarahkan kebijakan pada penanganan Covid-19 dan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menerangkan, pihaknya memang belum memasukkan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN, karena sejak penyusunan hingga APBN disahkan oleh DPR, rancangan regulasi IKN belum juga diketok menjadi UU.
"Ini kan (UU IKN) terbitnya setelah UU APBN 2022 ditetapkan. Kami berkomitmen di Kemenkeu, kebutuhan anggaran 2022 nantinya difokuskan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022," ujar Made dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube FMB9 pada Rabu (2/2).
Maka dari itu, Made menyatakan, bahwa pembangunan tahap pertama IKN yang ditarget Kementerian PUPR dimulai pada semester II-2022 bisa saja dilakukan, hanya saja dilakukan dengan skema pengalihan anggaran dan sesuai kondisi pandemi dan program PEN bisa tetap berjalan baik.
"Jadi apakah nanti akan melalui realokasi belanja maupun
refocusing, tentunya segala upaya yang dilakukan tetap menjaga pemulihan ekonomi tetap jalan di 2022, yang kita berharap terus membaik," tuturnya.
Lebih lanjut, Made menyatakan Kemenkeu hingga saat ini masih menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan IKN tahap pertama.
"Terkait kebutuhannya kita masih melakukan
exercise. Tentunya kembali sangat tergantung dengan rencana induk yang disusun tahap pertama, khususnya di 2022," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 tidak dialokasikan secara khusus. 
