Sembilan Calon Presiden 2024
Sembilan Calon Presiden 2024
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Presidium FPPI: Hukum Bukan Lagi Jadi Panglima, Tapi Panglima Menjadi Hukum

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Selasa, 08 Februari 2022, 14:54 WIB
Presidium FPPI: Hukum Bukan Lagi Jadi Panglima, Tapi Panglima Menjadi Hukum
Pengukuhan Pengurus DPP FPPI/Net
Tekad untuk merangkul dan mengajak masyarakat untuk bersatu, kompak, saling menghargai dalam menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kondusif terus digalakkan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI).

Presidium FPPI Kolonel (Purn) Sugengwaras menekankan bahwa pihaknya siap mewujudkan organisasi yang solid dan valid di seluruh pelosok tanah air, guna membantu dan mendukung situasi dan kondisi NKRI yang berdaulat.

“Tidak dijajah oleh negara manapun baik ideologi, poleksusbud, dan hankam,” tuturnya saat acara Pengukuhan Pengurus DPP Forum Purnawirwan Pejuang Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5 Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/2).

Sugengwaras turut menyayangkan kondisi yang terjadi di tanah air saat ini. Di mana NKRI penuh carut marut, kehilangan persatuan, ketentraman, kedamaian dan kenyamanan.

Tidak hanya itu, tidak sedikit orang juga telah kehilangan pekerjaan dan mendapat tekanan psikis maupun psikologis dari aparat.

Sementara di satu sisi, pemerintah seolah abai dengan membludaknya tenaga kerja asing, khususnya dari China.

Sugengwaras juga mencatat bahwa tindakan kriminalisasi dan eksekusi terhadap para ulama dan aktivis kritis masih terus dilakukan. Terkadang, sambungnya, pasal pelanggaran dipaksa dimunculkan walau sama sekali tidak ada kesesuaian.

“Hukum bukan lagi menjadi panglima, akan tetapi panglima menjadi hukum,” tegasnya.

Sugengwaras turut menyoroti apa yang menimpa aktivis yang juga wartawan senior, Edy Mulyadi. Hanya karena ungkapan yang sudah menjadi idiom sejak lama dalam berbahasa, Edy harus ditahan.

“Dengan pasal yang dicari-cari,” lanjutnya.

Terakhir, Sugengwaras menekankan bahwa pihaknya tegas menolak pemindahan ibukota. Alasannya karena pemindahan ke Penajam Paser Utara berbahaya bagi keamanan negara, baik dari segi letaknya maupun geologinya.

“Rapuh dan sangat gampang diserang dari berbagai penjuru oleh musuh. Pertahanan Negara di kemudian hari akan sangat gampang menyerah dari ancaman musuh. Sekali lagi kami menolak dengan sangat IKN baru tersebut,” tutupnya.

ARTIKEL LAINNYA