"Hari ini saya dipanggil BK untuk mengklarifikasi terjadinya (paripurna interpelasi) tanggal 27 September 2021," kata Prasetio usai menjalani pemeriksaan di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/2).
Politikus PDI Perjuangan itu meyakini langkah yang diambilnya saat menggelar paripurna terkait interpelasi Formula E sudah tepat dan sesuai prosedur.
"Mengenai Bamus (Badan Musyawarah) ada di poin kedelapan usulan tambahan anggota Bamus mengusulkan hak interpelasi diparipurnakan," sambungnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta.
Menurutnya, Bamus bertugas mengagendakan setiap kegiatan DPRD. Dalam usulan kegiatan tersebut, ada yang sudah terjadwal namun bisa juga ditambahkan.
"Saya dilaporkan oleh empat wakil pimpinan dewan ke BK, BK menerima. Hari ini saya mengklarifikasi. Salah saya di mana?" tanya Prasetio.
Prasetio dilaporkan oleh tujuh fraksi termasuk empat pimpinan DPRD ke Badan Kehormatan (BK) karena diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan paripurna "ilegal".
Tujuh Fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Sedangkan empat pimpinan DPRD yang ikut melaporkan adalah Mohamad Taufik dari Fraksi Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS, Zita Anjani dari Fraksi PAN, dan Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, telah memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK). Di hadapan BK, dirinya menyampaikan klarifikasi terkait pelaksanaan paripurna interpelasi Formula E. 
BERITA TERKAIT: