Begitu analisis Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra), Surya Vandiantara, dalam menyikapi kabar kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani.
"Sebenarnya kalau kita mau untuk amati, tidak bisa disebut sebagai kelangkaan, lebih tepatnya mungkin disebut keterbatasan jumlah. Karena menurut saya mengenai pupuk subsidi, kita perlu memahami permasalahan yang ada secara holistik," ujar Surya kepada wartawan, Sabtu (12/2).
Dikatakan Surya, pupuk bersubdisi sejatinya adalah stimulus bagi petani dalam meningkatkan hasil tani. Faktanya, pupuk subsidi justru memberikan efek ketergantungan kepada petani.
Persoalanya, kata dia, selama ini sekalipun sudah dipasok pupuk bersubsidi, kebanyakan petani tidak merasakan maksimal hasil produksi pertanian mereka.
"Kalau saja keuntungan dari pertanian mereka bisa maksimal, maka para petani akan sejahtera, Sehingga, ketergantungan akan pupuk subsidi pun akan berkurang dengan sendirinya. Karena petani akan lebih mampu untuk mendapatkan pupuk selain yang bersubsidi," terangnya.
Lanjutnya, selama ini keuntungan petani tidak maksimal bukan karena hasil panen yang tidak bagus. Melainkan, lebih kepada permainan para pengepul atau tengkulak hasil pertanian.
"Mereka memainkan langsung harga, dengan membeli secara murah dari petani sedangkan menjual dengan harga yang pastinya jauh lebih tinggi, belum lagi kalau musim panen raya impor malah masuk, hal tersebut tentu menghancurkan harga jual petani," paparnya.
Selain itu, terkait polemik sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang dikritik menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi, Surya menegaskan, hal tersebut tidaklah tepat.
Menurutnya, tidak ada yang salah dalam sistem e-RDKK, karena distribusi pupuk subsidi harus sesuai dengan data.
"Dalam hal ini sistem yang dikembangkan Kementerian Pertanian yakni e-RDKK, saya pikir sudah cukup baik. Karena akan sangat lebih serampangan lagi nanti distribusi pupuknya apabila sistem pengumpuluan datanya tidak memadai," katanya.
Masih kata Surya, terkait solusi pupuk bagi petani harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh, bukan hanya persoalan di sistem hitung, tetapi terkait kesejahteraan para petani itu sendiri.
"Kuncinya adalah inovasi. Pemerintah harus bisa menghadirkan sistem pasar yang baik, di mana para petani bisa menjual langsung produknya ke masyarakat tanpa harus melalui tangan pengepul," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tidak tepat memunculkan istilah kelangkaan pupuk bersubsidi. Tetapi, realitasnya adalah jumlah pasokan pupuk bersubsidi yang memang terbatas. 
