Proyek Tambang Batu Andesit di Wadas, Keinginan PDIP atau untuk Biaya Nyapres?

Wajar jika kecurigaan muncul dari sejumlah kalangan. Khususnya terhadap PDI Perjuangan yang hingga kini tidak juga ambil sikap nyata menyelesaikan persoalan yang membuat resah warga Wadas.

Kecurigaan makin kuat, karena anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menemukan fakta bahwa Desa Wadas tidak masuk sebagai wilayah penambangan jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo.

Herannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan IPL untuk penambangan di Wadas mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener. Padahal, ada lima titik lokasi di Purworejo yang sudah memiliki izin tambang batu andesit.

Tak hanya itu, Nasir juga menemukan sebab awal kekisruhan di Wadas karena muncul kajian ahli dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit.

Terkait hal ini, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memandang fungsi pengawasan dari PDIP yang memiliki kader yang duduk sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi Jateng hingga Purworejo tak tampak.

"Memang spirit membela rakyat kecil sudah hilang di tataran legislatif, hanya kelompok civil society yang bersuara lantang membela kaum tertindas," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (17/2).

Karena hal tersebut, Jerry mempertanyakan dari pihak mana ide atau gagasan penambangan batu andesit di Wadas tersebut lahir. Ia juga menduga ada keberpihakan dari PDIP terhadap izin penambangan batu andesit di Wadas.

"Kan ada beberapa opsi. Apakah ini keinginan PDIP di bawah bayang-bayang oligarki. Ataukah ini lahan meraup keuntungan politis untuk biaya capres," tuturnya.

"Karena sampai sekarang belum disentuh jika ada kontraktor siapa pemilik perusahaannya," demikian Jerry.