Gejolak Wadas Harusnya Jadi "Panggung" PDIP Tunjukkan Komitmen Partai Wong Cilik

PDIP bisa meminta kepada Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai untuk menghentikan sikap represif aparat terhadap warga Desa Wadas.

"PDIP jika benar punya komitmen membela hak warga negara, perlu menegaskan perintah pada Presiden untuk mengevaluasi kerja-kerja represif pemerintah, tidak saja untuk Wadas, tetapi untuk semua wilayah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/2).

Menurutnya, situasi di Desa Wadas tidak hanya menjadi beban GUbernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Presiden Jokowi juga seharusnya bertanggung jawab atas tragedi Wadas itu karena proyek Bendungan Bener merupakan proyek strategis nasional pemerintah pusat.

"Ganjar bertanggung jawab atas dampak konflik pada masyarakatnya, Jokowi bertanggung jawab atas kebijakan proyek yang tidak sejalan dengan jaminan hak publik," tuturnya.

"Pada dasarnya inisiatif pemerintah itu baik untuk masyarakat, tapi seharusnya kepentingan warga negara didahulukan, setidak-tidaknya dicarikan solusi jalan tengah," demikian Dedi Kurnia.